Kemenlu RI dan UBH Gelar Seminar Nasional Hukum Laut

Direktorat Jendral Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia bersama Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta menyelenggarakan kegiatan Seminar Nasional Hukum Laut dengan tajuk pengaturan dan tantangan dalam penganganan tindak pencarian dan penyelamatan di laut (maritime search and rescue). Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Balairung Carakan Gedung B Kampus Proklamator I Universitas Bung Hatta, Senin (01/09/2014).

Rektor Universitas Bung Hatta Prof. Dr. Niki Lukviarman, SE, Akt, MBA mengatakan kampus memberikan penghargaan sebesar-sebarnya dan sangat berterima kasih sekali kepada Kemenlu yang masih mempercayai Universitas Bung Hatta menjadi salah satu tempat dalam menyelenggarakan kegiatannya.

“Selama ini hubungan antara Kemenlu dan Universitas Bung Hatta sangatlah baik. Semoga jalinan kerjasama ini terus terjalin dengan berbagai kegiatan lain yang dilakukan di Kampus Proklamator ini,” imbuh Niki.

Wiwiek S. Firman, dari Staf Ahli Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Kemenlu menyampaikan kegiatan ini diselenggarakan dalam rangka menyambut hari nusantara sekaligus wujud nyata membangun jalinan erat antara Kemenlu dengan akademisi dan berbagai intansi lainnya.

“Dengan seminar ini kita dapat memahami kebijakan dan impelemntasi hukum laut di Indonesia dalam hal penanganan SAR di wilayah laut yang perlu kita dukung secara bersama-sama,” ujarnya.
Seminar nasional ini menghadirkan empat pemateri yang berkompeten dibidangnya yaitu pertama Marsda Sunarbowo Sandi, M.Sc dari Deputi Bidang Ptensi SAR Badan SAR Nasional (Basarnas) yang menyajikan materi mengenai pengaturan internasional dan regional tentang penyelamatan di laut serta implementasi di tingkat nasional.
“Basarnas mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah dibidang pencarian dan pertolongan atau search and rescue (SAR) sesuai dnegan ketentuan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya, Basarnas juga menjali kerjasama dengan berbagai pihak terkait baik dalam maupun luar negeri terutama diwilayah perairan. Kita tahu, Indonesia merupakan negara maritim yang didominasi oleh perairan,” ucapnya.

Sementara itu, untuk materi kedua disampaikan oleh Kol Kresno Buntoro, SH, LLM, Phd dari Kasubdiskumlater TNI AL Republik Indonesia mengenai tantangan dalam penanganan tidakan pencarian dan penyelamatan di laut.

“Wilayah Indonesia yang yang dikelilingi oleh lautan menjadi tantangan tersendiri dalam melakukan penanggan SAR terutama saat terjadi insiden yang jaraknya berada di luar jangkauan dan dekat dengan teritorial negara tetangga hingga dukungan bahan bakar yang tidak mencukupi saat melakukan operasi SAR,” katanya.

Untuk materi ketiga dari Dr. Wahyu. W. Pandoe dari Balai Teknologi Survei Kelautan Kedeputi Bidang TSPA-BPPT yang membahas mengenai dukungan teknologi dalam tindakan pencarian dan penyelamatan di laut.

“Dukungan ilmu pengetahuna dan tekologi yang memadai sangat membantu dalam beberapa misi SAR laut atau pantai di Indonesia. Perlu impelemntasi IOOS (Integrated Ocean Observing System) di Indonesia khususnya informasi mengenai gelombang, arus dan lainnya secara real time guna memudahkan olerasi SAR,” ungkapnya.

Sedangkan pemateri terakhir dari Badan SAR Kota Padang yang membahas pengaturan dan penangganan disaster relief di Sumatra Barat oleh Ir. Juanda Sodo MM.

Seminar Nasional ini diikuti lebih dari 200 peserta yang berasal dari mahasiswa dan dosen Universitas Bung Hatta, mahsiswa dan dosen program studi hukum di Kota Padang serta intansi pemerintahan yang terkait dengan operasi SAR. (**Ubay-Humas UBH)