PLY OVER ANTARA HARAP DAN CEMAS
PLY OVER ANTARA HARAP DAN CEMAS
Dr. Drs. M. Sayuti Dt. Rajo Pangulu, M.Pd.
Ketua Pujian ABSSBK HAM/ Dosen Univ. Bung Hatta
Kita berharap, kita senang, dan kita gembira mendengar berita bahwa plyover sitinjuan lauik akan dibangun, kata banyak kalangan masyarakat. Harapan masyarakat dibayangi pula dengan kecemasan. Harapan masyarakat banyak semoga plyaover tersebut terujud.
Kecemasan masyarakat juga ada jika playover ini tidak terlaksana. Mungkin akan ada hambatan teknis atau hambatan politis. Mungkin tidak semua masyarakat tahu pengertian plyover dan manfaatnya. Jika dilihat dari ketentuan ilmu bahasa maka membahas sebuah masalah terlebih dahulu hendaklah dimulai dari pengertian atau definisi serta manfaatnya.
Menurut Supriadi dan Muntohar, 2007 Fly Over atau Overpass merupakan suatu konstruksi yang memungkinkan suatu jalan menyilang sungai atau saluran air, lembah atau menyilang jalan lain atau melintang tidak sebidang yang tidak sama elevasi permukaannya. Dalam perencanaan dan perancangan plyover, sebaiknya mempertimbangkan fungsi kebutuhan transportasi, persyaratan teknis dan estetika arsitektural yang meliputi: aspek lalu lintas, aspek teknis dan aspek estetika serta aspek keamanan dan kenyamanan berlalu lintas.
Manfaat plyover adalah meningkatkan keamanan lalu lintas: Flyover akan membantu memisahkan aliran lalu lintas antara kendaraan berat dan kendaraan ringan, sehingga mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas dan meningkatkan keamanan bagi pengguna jalan. Sekaligus memperlancar jalannya roda ekonomi masyarakat. Artinya plyover sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama bagi pemakai jalan raya.
Baru – baru ini muncul berita KOMPAS.com bahwa Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat atau PUPR Basuki Hadimuljono menyetujui prakarsa Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU. Flyover atau Jalan Layang Sitinjau Lauik, Sumatera Barat, melalui surat tertanggal 30 Oktober 2023 nomor BM 0201-Mn/2407.
Menanggapi adanya persetujuan itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi menyebutkan pihaknya segera menyelesaikan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW Sumbar, serta mendorong percepatan izin kawasan hutan dari Kementerian LHK. “Berkat doa dan usaha bersama, alhamdulillah, tanggal 30 Oktober 2023 kemarin Bapak Menteri PUPR telah menyetujui prakarsa pengusahaan KPBU Flyover Sitinjau Lauik," kata Mahyeldi kepada wartawan, Rabu (1/11/2023) di Padang. Plyover Sitinjau Lauik ini digagas pertama kali oleh Andre Roseade yang juga anggota DPR RI dari Partai Gerindra. Calon Gubernur 2024 – 2029 ini bersemangat tetap mengawal proyek plyover ini tentang kemajuan dan kendalanya.
Jika semua pengambil kebijakan kompak untuk kepentingan masyarakat tentu plyover ini akan terujud. Namun ada para komentator di kedai nagari yang berkomentar. Komentar itu dikaitkannya dengan politik. Apa komentar mereka? Sekarang adalah tahun politik. Presiden Jokowi datang ke Sumbar pada Oktober 2023 meresmikan bandara Mentawai.
Mungkin Presiden meninjau situasi dan kondisi politik di Sumbar menghadapi Pilpres 2024, di mana putranya Gibran akan maju bersama Prabowo. Pilpres tahun 2019 Jokowi kalah total oleh Prabowo. Pilgub Sumbar dimenangkan oleh PKS dan PPP. PKS di Pemerintahan Jokowi Fraksinya oposisi.
Jika rasa kecewa Jokowi masih ada di Sumbar tambah lagi Pilgub partainya oposisi maka plyover ini berada antara harap dan cemas. Jika Pilgub 2024 partai pemenang oposisi lagi di Pusat maka harapan semakin jauh dan kecemasan semakin dekat. Sebab kecewa politik lebih dominan dibandingkan dengan rasional politik. Politik itu kejam kata sebagian orang. Sebenarnya jika politik itu dibungkus dengan seni maka hasilnya akan indah dan harapan akan tercapai.
Sebaliknya bila politik itu dibungkus dengan dendam atau kecewa maka hasilnya tak akan dirasakan oleh masyarakat dan kecamasan itu akan terbukti. Kalau ingin masyarakat merasakan hasil politik itu indah maka masyarakat jadilah pemilih yang cerdas pada Pemilu 2024 baik Pilpres maupun Pilgub.
Artinya masyarakat harus ikut menciptakan hasil politik membuat pemerintah daerah dan pemerintah pusat selalu harmonis dan tidak seperti sekarang. Akibatnya hampir semua rencana pembangunan Propinsi Sumbar tersendat sendat seperti pembangunan plyover dan jalan tol karena kue pemerintah pusat itu tidak mengalir ke Sumatera Barat secara normal.