Detail Artikel

Investor Daily Summit 2025 Hari 1: Di Balik QR Code Undangan, Apakah "New Economic Order" Sudah Punya Pagar Hukum?

Oleh ET Hadi Saputra (Konsultan Hukum dan Bisnis untuk Penanam Modal Asing)

Pagi ini, saya melihat Anda, para delegasi, berbondong-bondong masuk ke JCC. Anda bukan sekadar penonton. Anda adalah investor, konsultan, dan perwakilan kepentingan yang membawa file PDF berkode QR—simbol akses Anda pada panggung kekuasaan—dan, yang jauh lebih penting, sejuta pertanyaan kritis dari klien.

Kita semua hadir di Investor Daily Summit (IDS) 2025 dengan jas formal, menyimak janji-janji "New Economic Order" yang baru saja diresmikan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinet. Retorikanya sudah kita dengar: stabilitas, adaptabilitas, hilirisasi. Powerpoint-nya pasti indah.

Namun, sebagai konsultan hukum dan bisnis Penanaman Modal Asing yang melihat forum ini dari sudut pandang risk management dan implementasi, saya tahu yang Anda butuhkan bukanlah pep talk, melainkan Kepastian Hukum yang Berlaku di Lapangan.

I. Antara Pidato Presiden dan Risiko Policy Reversal

Presiden memberikan mandat politik yang jelas: investasi jalan terus, transformasi dipercepat. Itu bagus. Tapi, dalam New Economic Order, kebijakan baru seringkali mengorbankan kebijakan lama.

Pertanyaan Klien Anda: "Seberapa aman proyek yang kami mulai hari ini, lima tahun dan sepuluh tahun ke depan, dari kemungkinan policy reversal?"

Inilah celah hukum terbesarnya. Banyak kebijakan strategis, terutama yang berkaitan dengan insentif hilirisasi dan transisi energi, hanya diikat oleh Peraturan Menteri atau Peraturan Presiden (Perpres). Regulasi ini, secepat dibuatnya, bisa secepat itu juga diubah oleh Kabinet selanjutnya, atau bahkan oleh Kabinet yang sama di tengah jalan.

Analisis Kritis:
Kepastian yang Anda beli dari QR Code pagi ini seharusnya berwujud Undang-Undang (UU) yang disahkan DPR, bukan janji di tingkat Perpres. Jika Pemerintah serius dengan New Economic Order, mereka harus segera mengamankan dasar hukum proyek-proyek strategis ke tingkat UU, sehingga tidak mudah digugat (Judicial Review) dan tidak mudah diubah oleh rezim berikutnya. Tanpa itu, Order Baru ini hanyalah kontrak sementara.

II. Hukum Koperasi: Ujian Nyata Keberpihakan

Nanti sore, Anda akan mendengarkan sesi Menteri Koperasi Ferry Juliantono tentang Koperasi Desa Merah Putih. Ini adalah janji keadilan dan pemerataan Order Baru.

Namun, saya tahu, klien-klien Anda di sektor riil akan berbisik: "Apakah dana Koperasi ini dikelola seprofesional bank?"

Pertanyaan Klien Anda: "Jika kami berinvestasi dalam skema pendukung ekonomi rakyat, apa jaminan transparansi dan akuntabilitas hukum di level desa?"

Secara hukum, Koperasi di Indonesia adalah legal entity yang rentan terhadap pengawasan yang ketat (dibandingkan PT). Undang-Undang Koperasi tidak sekuat UU Perbankan atau UU Pasar Modal. Ketika dana besar (dari APBN atau skema blended finance) disuntikkan ke Koperasi yang mekanisme audit dan sanksi hukumnya lemah, yang terjadi adalah risiko fraud yang disubsidi negara.

Analisis Kritis: Penguatan Koperasi Desa memerlukan revolusi hukum di bidang tata kelola dan penegakan hukum. Tanpa adanya kewajiban Laporan Keuangan yang Diaudit Independen dan sanksi hukum yang setajam kasus korupsi, program ini berisiko menjadi lubang kerugian negara baru, bukannya pilar ekonomi rakyat.

III. Tugas Anda di JCC: Jual Beli Kepastian

Anda datang dengan jas mahal dan QR Code bukan untuk mendengarkan powerpoint, melainkan untuk mengurangi ketidakpastian klien Anda.

Harusnya Anda pulang dari JCC hari ini dengan jawaban yang jelas:

Regulasi Utama: Cari tahu jadwal pasti harmonisasi UU yang mendasari proyek klien Anda.

Penegakan Hukum: Desak para pejabat tentang komitmen pemberantasan fee birokrasi yang seringkali menjadi ‘pajak’ gelap investasi.

Konsistensi: Pastikan janji Order Baru ini juga berlaku untuk Kepala Daerah yang baru terpilih, agar proyek Anda tidak terhambat oleh Peraturan Daerah yang bersifat protektif dan diskriminatif.

Penutup:
Pidato di JCC ini hanyalah Persetujuan Prinsip secara politik. Implementasi nyata "New Economic Order" akan terjadi di meja perizinan dan di dalam ruang sidang pengadilan. Itulah yang harus Anda bawa pulang untuk klien Anda