Detail Berita

Kemnko Bidang Kemaritiman Gandeng Universitas Bung Hatta Bahas Renstra dan Sosialisasi Kebijakan Kelautan Indonesia

Selasa, 05 September 2017

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia menggandeng Universitas Bung Hatta menyelenggarakan Konsultasi Publik Restara dan Sosialisasi Peraturan Presiden Tentang Kebijakan Kelautan Indonesia yang bertempat di Aula Balirung Caraka Gedung B Kampus Proklamator I Universitas Bung Hatta, Selasa (05/09/2017).

Rektor Universitas Bung Hatta Prof. Dr. Azwar Ananda, M.A. menyampaikan Universitas Bung Hatta itu sudah lama memiliki fakutas yang berhubungan langsung dengan dunia perikanan dan kelautan. Kemudian menjadi juga pencetus dan pendiri Forum Akademik Samudera Hindia atau Indian Ocean Academic Forum (IOAF).

“Universitas Bung Hatta mengucapkan terima kasih kepada Kemenko Bidang Kemaritiman yang menunjuk Universitas Bung Hatta sebagai tempat pelaksanaan kegiatan ini. Kedepannya dapat menjadi langkah awal untuk terus menjali kerja sama antara kedua institusi ini dalam mengembangakan Universitas Bung Hatta serta mewujudkan Indonesia menjadi poros maritim dunia,” sebutnya.

Ia menambahkan dalam kesempatan ini juga Kemenko Bidang Kemaritiman dapat juga membantu penyediaan kapal latih dan pengadaaan laboratorium terbaru untuk mahasiswa. Untuk lulusan pun diharapkan tamatan FPIK Universitas Bung Hatta ini dapat bekerja langsung di Kemenko Bidang Kemaritiman.

Sementara itu, Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah, SP yang membuka kegiatan ini menyambut baik kegiatan yang diadakan oleh Kemenko Bidang Kemaritiman ini karena dipilihnya Kota Padang dan Universitas Bung Hatta menjadi lokasinya sangat tepat sekali.

Kota Padang merupakan kota terbesar di pesisir pantai barat Sumatra memiliki pelabuhan yang besar dan menjadi Indian Ocean Local Government Forum untuk 71 Kabupaten/kota yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Universitas Bung Hatta menjadi penggagas Forum Akademik Samudera Hindia.

“Kegiatan ini sangat starategi sekali bagi Kota Padang, karena dari hasil diskusi dalam pertemuan ini dapat membantu dan mendukung pengembangan daerah di wilayah pesisir pantai serta memperkuat kemaritiman Indonesia,” sebutnya.

Plh Sekeretaris Kemenko Bidang Kemaritiman Ir. Agung Kuswandono, M.A. menyampaikan konsultasi publik renstara dan sosialisasi peraturan presiden tentang kebijakan kelautan Indonesia ini sangat penting sekali sehingga perlu banyak masukan, kritikan dan sarannya dari berbagai kalangan.

“Indonesia ini memiliki banyak potensi baharinya mulai ikan, terumbu karang, rumput laut, mutiara, minyak bumi dan gas alam, bahan farmasi hingga harta karun peninggalan kapal penjajah asing yang tenggelam di dasar perairan Indonesia. Untuk itu dengan kegiatan ini dapat memberikan tanggapan dan saran konstruktif dari eksternal Kemenko Bidang Kemaritiman,” sebutnya.

Kegiatan ini membahas Sosialisasi Perpres No.16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia oleh Tenaga Ahli Menteri Bidang Administrasi dan Hubungan Antar Lembaga serta Renstra Kemnko Bidang Kemaritiman Tahun 2015-2019 oelh Tim konsultan Renstra. Diikuti lebih dari 70 peserta yang dihadiri oleh Kepala Dinas Perikanan Sumbar, Akademisi Universitas Bung Hatta, Akademisi kelautan dan kemaritiman di Sumbar, guru-guru serta dinas terkait. (**Ubay-Humas UBH)