Detail Berita

Konservasi Indonesia Luncurkan Modul Blue Halo S Kurikulum Mata Kuliah FPIK Universitas Bung Hatta

Senin, 28 Juli 2025

Yayasan Konservasi Indonesia luncurkan Modul Blue Halo S 501 kurikulum mata kuliah pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta di Aula Balairung Caraka Kampus 1 Universitas Bung Hatta, Ulak Karang Padang, 28/7/2025.

Peluncuran modul pembelajaran tersebut sebagai bentuk nyata Konservasi Indonesia dan Universitas Bung Hatta dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan menghadapi tantangan perubahan iklim, degradasi ekosistem laut, serta ketahanan pangan nasional dan modul tersebut merupakan sebuah perangkat pembelajaran inovatif yang mengintegrasikan pendekatan Protection and Production (PnP) dalam pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan.

Ketua Yayasan Pendidikan Bung Hatta Prof. Dr. Nizwardi Jalinus, M.Ed. yang hadir dalam acara peluncuran modul tersebut dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasiah pada Konservasi Indonesia yang telah mendukung program pendidikan tinggi kelautan di Indonesia dan di Universitas Bung Hatta khususnya Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan.

Disebutkan juga, bahwa Yayasan Pendidikan Bung Hatta dan Universitas Bung Hatta berkomitmen dalam mencetak lulusan yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki wawasan dan kepedulian terhadap keberlanjutan sumber daya laut, dan berharap kerjasama dan kolaborasi Universitas Bung Hatta dengan Yayasan Konservasi Indonesia semakin kuat kedepannya.

Sementara itu Wakil Rektor I Universitas Bung Hatta Prof. Dr. Pasymi, S.T., M.T. yang juga hadir, dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa modul Blue Halo S 501 yang diluncurkan tersebut merupakan langkah penting dalam transformasi kurikulum pendidikan tinggi kelautan di Indonesia dan wujud nyata kemitraan strategis antara dunia akademik dan lembaga konservasi.

Ia juga menyebutkan, bahwa Modul Blue Halo S akan segera diterapkan secara langsung dalam proses pembelajaran di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UBH dan menjadi bagian dari upaya strategis mendukung implementasi ekonomi biru di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 572.

Ditempat yang sama, Gubernur Sumbar yang sambutannya dibacakan oleh Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Pemprov. Sumbar Sekretaris Dinas Resi Suriati, S.Pi. M.Si menyebutkan sebelum adanya model Blue Halo S, dalam menjalankan kegiatan terdapat pemahaman yang berbeda antara ekologi dengan ekonomi yang membuat dalam menjalankan program terdampak karena adanya perbedaan pemahaman.

Disampaikan juga Blue Halo S yang dirancang memadukan konservasi laut dengan pengelolaan perikanan berkelanjutan sehingga menjaga habitat sekaligus mendukung pangan dan penghidupan masyarakat pesisir dan berharap dengan adanya modul Blue Halo S 501 akan lahir generasi muda yang tidak hanya cakap secara akademik tetapi juga memiliki kepekaan ekologi dan berkomitmen untuk menjaga alam agar tetap lestari.

Senior Vice President & Executive Chair Konservasi Indonesia, Meizani Irmadhiany, dalam hantaranya menyampaikan bahwa peluncuran Modul Blue Halo S 501 merupakan bagian dari implementasi program Blue Ecosystem Adaptation Mechanism (BEAM) yang menjadikan Universitas Bung Hatta sebagai Knowledge Learning Centre (KLC) dalam jejaring Blue Halo S di Indonesia dalam mendukung percepatan pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) serta mendekatkan sains, kebijakan, dan masyarakat dalam satu ekosistem pembelajaran berkelanjutan.

Disebutkan Modul Blue Halo S 501 terdiri dari tujuh bab strategis yang mencakup pendekatan ekosistem dalam perikanan, konservasi spesies fokal, ekosistem karbon biru, praktik budi daya berkelanjutan, hingga pembiayaan konservasi laut.

Materi disusun oleh akademisi dan praktisi dari Universitas Bung Hatta dan Yayasan Konservasi Indonesia yang ditujukan untuk mahasiswa program magister, dosen, peneliti, serta pemangku kepentingan, dan diharapkan dapat menjadi referensi nasional dalam memperkuat kapasitas SDM sektor kelautan.

Peluncuran Modul Blue Halo S 501 tersebut dihadiri lebih dari 100 perserta dari berbagai instansi pemerintahan, perguruan tinggi, LSM, dosen dan mahasiswa dengan harapan dapat mendorong lahirnya kebijakan serupa di kampus-kampus lain di Indonesia, terutama di wilayah pesisir dan kepulauan, yang memiliki peran krusial dalam pengelolaan sumber daya kelautan nasional.(*Ind).