Dekan FH Universitas Bung Hatta Dilantik Jadi Bendahara APHTN-HAN Sumbar 2026–2031

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H., resmi dilantik sebagai Bendahara Pengurus Wilayah Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Sumatera Barat periode 2026–2031 pada 8 November 2026.

Pelantikan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan APHTN-HAN Sumatera Barat yang berlangsung pada 7–9 November 2026 di Santika Premiere Hotel Padang.

Kegiatan ini juga melibatkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia dalam rangka memperkuat diskusi dan kolaborasi akademik terkait perkembangan hukum ketatanegaraan dan sistem demokrasi di Indonesia.

Rangkaian kegiatan tersebut turut menghadirkan seminar nasional dengan tema “Penataan Sistem Penegakan Hukum Pemilu melalui Perubahan Undang-Undang Pemilu”. Forum ini menjadi ruang akademik bagi para pengajar, praktisi, dan pemangku kepentingan untuk membahas berbagai persoalan penegakan hukum pemilu, termasuk kebutuhan pembaruan regulasi dalam mewujudkan sistem pemilu yang lebih demokratis, berintegritas, dan berkeadilan.

Sebelumnya, Dr. Sanidjar Pebrihariati R. telah ditetapkan sebagai Bendahara dalam Musyawarah Wilayah APHTN-HAN Sumatera Barat yang dilaksanakan pada 9 Oktober 2026. Dalam kepengurusan periode 2026–2031, Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H., dipercaya sebagai Ketua, sedangkan Dr. Laurensius Arliman S., S.H., M.H., sebagai Sekretaris.

Dr. Sanidjar Pebrihariati R. menyampaikan amanah yang diberikan kepadanya merupakan tanggung jawab organisasi yang harus dijalankan dengan penuh komitmen, integritas, dan profesionalisme.

“Kepengurusan APHTN-HAN Sumatera Barat dapat menjadi wadah untuk memperkuat komunikasi, kolaborasi, serta kontribusi akademisi dalam pengembangan ilmu Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara,” ungkapnya.

Menurutnya, tantangan perkembangan hukum dan ketatanegaraan membutuhkan keterlibatan aktif kalangan akademisi, tidak hanya melalui kegiatan pendidikan dan penelitian, tetapi juga melalui pemikiran kritis serta kontribusi nyata dalam memberikan rekomendasi terhadap berbagai persoalan hukum dan kebijakan publik.

“Kepercayaan tersebut sekaligus memperkuat keterlibatan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dalam jejaring akademik dan organisasi profesi di tingkat regional maupun nasional. Melalui APHTN-HAN, diharapkan terbuka lebih banyak peluang kerja sama dalam penyelenggaraan seminar ilmiah, penelitian kolaboratif, publikasi akademik, serta pengembangan kompetensi dosen dan mahasiswa di bidang hukum” ujarnya.