Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Paparkan Rekonstruksi Kelembagaan Bawaslu

Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Helmi Chandra SY, S.H., M.H., tampil sebagai salah satu pembicara dalam Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) ke-IX yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Kegiatan yang mengangkat tema “Tiga Dekade Performa Konstitusi Pasca Reformasi”tersebut berlangsung di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta pada pada 13–15 September 2026

Helmi Chandra SY, S.H., M.H. mempresentasikan makalah berjudul “Tipologi Rekonstruksi Kelembagaan Bawaslu Pasca Reformasi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi”.

Helmi mengkaji perkembangan dan penguatan kelembagaan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pasca Reformasi, khususnya melalui sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Penguatan kelembagaan Bawaslu tidak hanya berlangsung melalui regulasi dan kebijakan pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh putusan-putusan MK.

Helmi mengidentifikasi dan menguraikan enam putusan MK yang dinilai memiliki implikasi terhadap rekonstruksi kelembagaan Bawaslu. Kajian tersebut membahas bagaimana putusan-putusan konstitusional tersebut memberikan dampak terhadap posisi, kewenangan, serta desain kelembagaan Bawaslu dalam sistem ketatanegaraan dan kepemiluan Indonesia.

“Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan DPR, khususnya dalam proses pembahasan perubahan Undang-Undang Pemilu,” ujar Helmi.

KNHTN ke-IX mempertemukan sejumlah pakar dan akademisi hukum tata negara dari berbagai daerah di Indonesia. Forum tersebut menjadi ruang akademik untuk melakukan refleksi kritis dan menghadirkan perspektif komparatif terhadap perkembangan konstitusionalisme Indonesia selama tiga dekade pasca Reformasi.

Selain sesi pemaparan dan diskusi panel, rangkaian konferensi juga diakhiri dengan kunjungan peserta ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia. Dalam kunjungan tersebut, peserta menyampaikan berbagai rekomendasi yang dihasilkan dari panel-panel pemakalah selama pelaksanaan konferensi.

Keikutsertaan Helmi dalam forum nasional tersebut memperkuat kontribusi akademisi Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dalam diskursus hukum tata negara, khususnya terkait perkembangan kelembagaan penyelenggara pemilu dan dinamika konstitusional pasca Reformasi.

Kegiatan ini memiliki keterkaitan dengan SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh), dan SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan) melalui penguatan kontribusi akademik dan pengembangan pengetahuan di bidang hukum tata negara dalam forum akademik yang mempertemukan perguruan tinggi dan lembaga negara.