Fakultas
FPIK Universitas Bung Hatta dan KKP RI Laksanakan Kolaborasi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Universitas Bung Hatta memperkuat komitmen dalam mendukung pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui koordinasi dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia di Hotel Aone, Jakarta Pusat pada 22–27 Oktober 2026
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP dan melibatkan para dekan serta pimpinan perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta dari berbagai wilayah di Indonesia.
Selain penandatanganan PKS antara KKP dan perguruan tinggi, rangkaian kegiatan juga diisi dengan temu koordinasi serta peluncuran dan bedah buku “Transformasi Tata Kelola Perikanan Indonesia: Penerapan Penangkapan Ikan Terukur Mendukung Ekonomi Biru”.
Dekan FPIK Universitas Bung Hatta Prof. Dr. Ir. Yusra, M.Si., mengatakan kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam mendukung kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) serta Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
"Kedua program membutuhkan dukungan data, penelitian, kajian akademik, dan kolaborasi lintas sektor agar pelaksanaannya dapat berjalan efektif serta memberikan manfaat bagi keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan masyarakat pesisir," ujarnnya.
Prof. Dr. Ir. Yusra, M.Si., menyampaikan keterlibatan perguruan tinggi dalam pengelolaan perikanan memiliki posisi strategis karena kebijakan sektor kelautan dan perikanan membutuhkan landasan ilmiah serta pemahaman terhadap kondisi di lapangan. Perguruan tinggi dapat berkontribusi melalui pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan inovasi yang mendukung pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan.
"Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong tata kelola perikanan yang lebih terencana dan bertanggung jawab. Pemanfaatan sumber daya ikan tidak hanya diarahkan pada peningkatan produksi dan manfaat ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan daya dukung ekosistem, ketersediaan stok ikan, perlindungan habitat, serta keberlangsungan mata pencaharian masyarakat nelayan," ungkapnya.
Menurut Prof. Dr. Ir. Yusra, M.Si. perguruan tinggi memiliki peran dalam menyediakan data dan kajian ilmiah sebagai dasar pengambilan kebijakan. Penelitian mengenai kondisi sumber daya ikan, ekosistem laut, sosial ekonomi masyarakat pesisir, hingga pengembangan teknologi dan inovasi perikanan dapat menjadi bagian penting dalam mendukung kebijakan yang sesuai dengan karakteristik setiap wilayah.
"Laut yang lestari adalah fondasi perikanan yang berkelanjutan. Menjaga ekosistem laut hari ini berarti menjaga masa depan nelayan, ketahanan pangan, dan kesejahteraan generasi mendatang." imbuhnya.
Keterlibatan FPIK Universitas Bung Hatta dalam kegiatan ini untuk mendukung implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur, kerja sama ini juga berkaitan dengan penyiapan calon lokasi Kampung Nelayan Merah Putih Tahun Anggaran 2027 dan operasionalisasi program tersebut.
"Perguruan tinggi diharapkan dapat berkontribusi dalam penyediaan data, kajian potensi wilayah, serta pengembangan pendekatan pemberdayaan masyarakat nelayan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah," tutupnya.
Kegiatan ini juga memiliki keterkaitan dengan SDG 4 (Pendidikan Berkualitas), SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), SDG 14 (Ekosistem Laut), dan SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan) melalui penguatan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.