Sumbar Dulu Punya Banyak Tokoh Diplomasi

Kementrian Luar Negeri RI mengakui Ranah Minang sebagai gudang para diplomat ulung, yang berhasil membawa bangsa Indonesia menjadi seperti sekarang. Namun itu terjadi dulu. Sedangkan saat ini, bukan hanya Sumbar, namun secara tersirat dikatakan bahwa RI sedang kekurangan diplomat ulung tersebut. Karena itulah, kini Kementrian Luar Negeri merekrut setidaknya 100 calon diplomat setiap tahunnya, yang akan dididik untuk kepentingan diplomasi luar negeri RI. Pengakuan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri RI, Hasan Wirajuda, dalam sambutannya saat membuka [b]Seminar Tahunan Mengenang Tokoh Diplomasi Bung Hatta[/b] yang dilaksanakan di Aula Gedung B Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Bung Hatta, Selasa (10/8). Dalam seminar yang bertema “Implementasi Diplomasi Dalam Kerangka Otonomi Daerah dan perlindungan Buruh Migran” tersebut, Hasan mengatakan, perekrutan calon diplomat baru itu sudah dilakukan Deplu (Departemen Luar Negeri) sejak tahun lalu. “Deplu mencatat pernah memiliki tokoh-tokoh besar diplomasi yang berasal dari provinsi ini. Selain Bung Hatta, juga ada Agus Salim, Abdullah Kamil dan banyak nama lainnya. Dan untuk menambah diplomat bermutu itulah, kita sekarang mulai merekrut calon-calon diplomat,” ujar Hasan. Dia menjamin, perekrutan calon diplomat itu dilaksanakan sangat terbuka, jujur dan adil. “Tahun lalu kita merekrut 98 calon diplomat baru dari 14.000 pelamar. Dari 98 yang diterima itu, sekarang setengahnya sudah hampir menyelesaikan dinas luar negeri dan 50 persen dari mereka itu wanita,” ungkapnya. [b]Perlindungan TKI[/b] Sementara itu, berkaitan dengan perlindungan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di luar negeri, pihak Deplu seperti disampaikan Hasan, telah berusaha membuat beberapa terobosan baru. Diantaranya, membentuk lembaga baru di perwakilan-perwakilan RI, yaitu Direktorat Perlindungan TKI. Selain itu, Deplu juga mengubah kantor-kantor perwakilan RI di luar negeri menjadi lebih terbuka dan bersahabat bagi seluruh WNI yang berada di negara terkait. “Ini merupakan proses berkelanjutan sebagai upaya kita untuk meningkatkan perlindungan terhadap seluruh WNI yang ada di luar negeri. Kita ingin seluruh kantor perwakilan dan KBRI itu menjadi rumah bagi para WNI yagn ada di luar negeri. Jadi kalau nanti anda menemukan ada kantor Perwakilan RI atau KBRI yang tidak melayani anda dengan ramah, jangan ragu untuk melaporkan ke Deplu,” tuturnya. Selain itu, sambung Hassan, Pemerintah RI dalam waktu dekat juga akan meratifikasi perjanjian perlindungan terhadap pekerja migran dan keluarganya atau yang disebut dengan [i]Protection for Migran Workers and Their Family[/i], serta perjanjian perlindungan terhadap tenaga kerja wanita. Persoalan TKI ini sendiri, diakui Hasan berawal dari dalam negeri sendiri. Diantaranya karena sangat kurangnya lapangan kerja dan krisis ekonomi yang melanda. Kurangnya lapangan kerja ini sendiri, langsung disambut oleh kebutuhan tenaga kerja yang tinggi dari negara-negara luar, terutama negara tetangga dekat seperti Malaysia dan Singapura. Dalam pertemuan khusus dengan wartawan usai memberikan sambutan pembuka seminar, Hasan menyebutkan, persoalan suplai tenaga kerja dan permintaan tinggi untuk para TKI ini dari luar negeri, segera ditengahi oleh para calo, sehingga kemudian menimbulkan banyak persoalan, terutama masalah tenaga kerja ilegal. “Inilah yang kemudian menimbulkan banyak persoalan besar. Namun itu semua melibatkan banyak instansi pemerintah, seperti Departemen Sosial, Departemen Tenaga Kerja dan Deplu sendiri. Jadi ada beberapa hal dalam persoalan TKI ini yang bukan kewenangan Deplu,” terangnya. Hasan sendiri mengatakan, niat Malaysia yang ingin memulangkan tenaga kerja asal Indonesia secara besar-besaran, jika ditinjau dari segi hukum merupakan tindakan sah. Apalagi, katanya, dari sekitar 1,3 juta TKI di Malaysia, sekitar setengahnya merupakan TKI ilegal yang umumnya bekerja di sektor perkebunan seperti kebun sawit dan karet. “Tapi tadi pagi saya diberi tahu bahwa hasil pembicaraan tingkat pejabat senior atau setingkat dirjen yang dilakukan Senin (9/8) dengan pemerintah Malaysia, menyebutkan Malaysia setuju untuk menunda pemulangan TKI sampai pemilu selesai. Selain itu, pemerintah Malaysia juga setuju untuk melakukan pemulangan secara bertahap dan bermartabat,” tambahnya. Hasan juga menyebutkan, untuk pemulangan itu juga sudah teridentifikasi pos-pos keluar para TKI serta alat transportasi yang akan digunakan. Para TKI ini sendiri, akan langsung dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing, sehingga tidak menimbulkan masalah transit bagi daerah penampungan pertama. Pihak KBRI Kuala Lumpur sendiri, kata Hasan, setiap tahunnya memulangkan hampir 2000 TKI ilegal. Bahkan tahun kemarin meningkat jadi 3000 orang. Pemulangan ini di luar pemulangan yang dilakukan pemerintah Malaysia. (Nanang)