Detail Berita

BBM Naik, Perlu Adanya Pengalihan Subsidi BBM

Rabu, 05 November 2014

Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bukan saja memberikan dampak pada perekonomian tapi menjadi masalah sosial politik juga. Bahkan BBM bersubsidi dinilai tidak tepat sasaran banyak menguntungkan pihak-pihak yang memiliki finasial tinggi sehingga masyarakat dikalangan bawah tidak dapat merasakan dampaknya meskipun telah ada pemberian dana kompensasi dari pemerintah.

Demikian disampaikan Rektor Universitas Bung Hatta Prof. Dr. Niki Lukviarman, SE, Akt, MBA saat memberikan pandangannya dalam kegiatan Sarasahan dan Diskusi Tentang Solusi Pengurangan Subsidi BBM dan Upaya Peningkatan Pembangunan yang bertempat di Auditorium Kegubernuran Provinsi Sumatra Barat, Selas (04/11/2014).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatra Barat yang bertujuan untuk sosialisasi rencana kenaikan harga BBM dan menyikapai perkembangan situsai masalah kelangkaan BMM dan solusi penyesuaian harga BBM secara nasional yang berdampak terhadapa situasi di wilayah Sumatra Barat. Kegiatan ini diikui oleh petinggi kelembagaan mahasiswa dari perguruan tinggi di Kota Padang.

Niki memberikan catatan bila terjadi kenaikan BBM bersubsidi harus dilakukan dan dapat dipastikan antara bulan November dan Desember 2014 sebelum masuk tahun baru 2015. Perlu juga disiapkan alternatif pengganti sebagai kompensasi kenaikan BBM bersubsidi karena akan menggerus daya beli masyarakat miskin dan perlu juga updating data rumah tangga yang akan menerima Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat.

“Problem lainnya yang relevan dengan subsidi BBM menjadi pengganggu utama melajukan pembangunan negara, beban subsidi BBM yang harus ditanggung APBN terus mengingkat sehingga membuat ruang fiskal untuk pembangunan menjadi sempit dan penyediaan infarstruktur bergerak amat lambat,” jelasnya

Ia mengatakan terdapat beberapa skenario dalam menghadapi kenaikan BBM bersubsidi seperti dengan memberikan kompensasi yang diterima langsung oleh masyarakat namun bersyarat. Kompensasi atau pengalihan subsidi sesuai prinsipnya kepada orang bukan kepada barang agar tepat sasaran. Perlu juga pembenahan jalur dan mekanisme pengadaan dan distribusi BBM yang bebas dari kepentingan yang mengakibatkan BBM mahal.

“Pengalihan subsidi BBM diikuti dengan restrukturisasi transportasi publik secara terencana dan berkelanjutan untuk jangka panjang. Begitu juga pembenahan secara transparan dan bertanggungjawab terhadap tata kelola sumber daya energi dari hulu hingga ke hilir,” terangnya Niki.

Pengalihan subsidi BBM, menurut Niki harus diikuti dengan penyiapan kompensasi untuk rakyat miskin yang tepat dengan diadakan program perlindungan sosial bagi masyaraakt yang terkena dampak dan kebijakan pengendalian harga komoditas untuk menekan inflasi.

“Prinsipnya, pengalihan subsidi BBM bukan besaran kenaikan hargaa sebagai dampaknya, tapi bagaimana pemerintah menjalankan anggaran negara yang pro-rakyat dan tepat sasaran. Pengalihan subsidi BBM dapat dialokasikan untuk program yang lebih produktif seperti untuk infrastruktur dasar, maritim hingga kedaulatan pangan dan energi,” simpulnya. (**Ubay-Humas UBH)