Revisi Kembali Tata Ruang Kota Padang

Hampir sebagian besar warga Kota Padang berumah di wilayah rawan bencana. Tragisnya diantara mereka yang menghuni rumah itu sebagian besarnya penduduk miskin. Terlihat disepanjang pantai dikelurahan purus, pada beberapa rumah kayu pengap tak layak huni didiami sejumlah kepala keluarga yang profesinya buruh angkat, tukang becak. Jangankan untuk mendapatkan rumah, untuk bayar makan harian saja mereka sudah tertatih-tatih. Itu fakta, sebut Ir. Yaddi Sumitra, MTP, dosen teknik arsitektur Universitas Bung Hatta kemarin, bahwa Pemko Padang harus memikirkan nasib sebagian warga kota yang tak beruntung itu. Jelas ungkap Yaddi alumnus Universitas Bung Hatta itu, siapa saja tak bisa menebak kapan bencana itu datang. Kewaspadaan itu penting, dan pada satu sisi mitigasi, pembuatan peta serta rekrutmen relawan yang mendapat dukungan dari Pemkab Padang cukup dipujikan. Tapi pernahkah berfikir bagaimana sistem penyelamatan itu bisa bekerja maksimal kalaupun semua warga telah trampil bermitigasi?. Di Negara manapun jelas Yaddi, meski relawannya sekalipun sehebat ‘Rambo’ tetap saja jatuh korban. Bahkan secanggih apapun sistem peringatan dini tetap saja ada kelemahan. Apalagi sistem itu berada pada kawasan yang tak sebanding antara fasilitas dengan kebutuhan. Logikanya jumlah penduduk yang bermukim di daerah rawan bencana itu jauh lebih besar dari luas rute pergerakan jalan. Bahkan pencapaian pergerakan hingga titik amanpun terlalu jauh. Itu menandakan mitigasi penyelamatan diri yang dilakukan warga rawan bencana sepertinya tidak efektif. Lantaran memang, untuk kecepatan pergerakan manusia tanpa mesin (berlari –red), sangat ditentukan oleh factor usia dan jenis kelamin. Bagi laki – laki saja, kecepatan pergerakannya bisa berbeda – beda meski sama usianya. Tragisnya sebut Yaddi, kalau orang tua, anak – anak atau wanita yang sedang sakit atau hamil. Kecepatan pergerakannya jauh lebih rendah dari laki – laki remaja. Selain itu belum lagi tingkat pendidikan yang akan jelas berpengaruh kepada tekanan emosional kepanikan. Meski baru berukuran kecil, persentase kematian manusia akibat kepanikan bisa saja memuncak. Itu sebabnya lanjut Yaddi, solusi kedepan yang harus dilaksanakan Pemko Padang adalah melakukan revisi terhadap tata ruang Kota Padang bebas ancaman bencana. Solusinya, Pemko Padang sudah harus mencadangkan lahan relokasi penduduk yang sekarang hidup di atas ancaman bencana itu. Tidak terlalu sulit kata Yaddi, untuk memindahkan warga, kalau memang Pemko Padang mau membuatkan rumah pengganti untuk kepindahan mereka. Untuk pembiayaan itu, Pemko Padang selain lewat perubahan anggaran 2005, juga bisa dari bantuan pihak ketiga. Yang terpenting, bagaimana Pemko menyiapkan sistem pembangunan kawasan itu secepatnya. Itu artinya pengembangan ruang kearah kawasan bay-pass sudah tak bisa ditawar lagi meski nantinya bisa dihalang investor dengan mengimingi modal dan multi efek bagi rakyat. Sadarilah keselamatan warga jauh lebih penting dari pengembangan prasarana pusat perbelanjaan sekalipun. *** [dikirim oleh [b]Hendri[/b]]