Kuliah Umum Kelautan FPIK : Lima Kebijakan Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan Berbasis Ekonomi Biru

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI terus mensosialisasikan dan berkomitmen untuk mengimplementasikan kebijakan ekonomi biru atau pengelolaan laut yang berkelanjutan di Indonesia melalui lima program prioritas utama.

Hal itu disampaikan Kepala Pusat Riset Kelautan/Plt Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Dr. Hendra Yusran Siry, S.Pi, M.Sc saat memberikan kuliah umum dihadapan mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta, di ruang sidang Dekan FPIK Kampus 1 Universitas Bung Hatta, Jumat,1/12/2023.

Disampaikan Hendra, arah kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan bebasis ekonomi biru tersebut mencakup perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pembangunan perikanan budidaya ramah lingkungan, pengelolaan dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan, serta penanganan sampah plastik di laut.

Disebutkan, kelima program prioritas utama tersebut diperkuat dengan penguatan daya saing hasil kelautan dan perikanan yang didukung dengan peningkatan mutu untuk tingkatkan konsumsi domestik dan ekspor; penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan terintegrasi yang diperkuat dengan teknologi satelit, serta peningkatan kapasitas SDM untuk pengembangan usaha kelautan dan perikanan.

Kuliah umum yang diikuti oleh puluhan mahasiswa FPIK-UBH tersebut dimoderatori oleh Dr.Harfiandri Damanhuri dosen FPIK-UBH juga di hadiri oleh Kepala BPSPL Padang, Fajar Kurniawan, S.T, M.A.P., M.MG., Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir, Rizki Anggoro Adi, S.T dan dosen-dosen di lingkungan FPIK serta undangan lainnya ditutup Hendra dengan kesimpulan antara lain, bahwa pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia harus menempatkan ekologi sebagai panglima yang harus dijaga untuk masa depan anak cucu kita serta akan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Penerapan kebijakan ekonomi biru yang konsisten akan melindungi laut dan memberi ruang hidup bagi sumber daya hayati di laut, pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai sumber pangan serta memberi manfaat ekonomi secara berkelanjutan dan menjadi episentrum serapan karbon dunia, yang berkontibusi pada keberlangsungan hidup manusia dan pencegahan perubahan iklim global serta menjadikan produk perikanan Indonesia menjadi juara di pasal global, yang berdaya saing tinggi dan diproduksi melalui cara-cara yang ramah lingkungan.

Disimpulkan juga, bahwa ekonomi biru memerlukan aplikasi pengetahuan, dukungan teknologi dan inovasi tepat guna, yang tidak hanya mampu untuk memanfaatkan sumberdaya alam secara berkelanjutan, tetapi juga lebih nyata dalam inovasi sistem produksi. Perguruan Tinggi berperan besar dalam mewujudkan potensi ekonomi biru Indonesia, terutama melalui pendidikan, pengabdian masyarakat, riset dan inovasi dalam pengelolaan sumber daya maritim yang berkelanjutan.

Sebelum kuliah umum, ditandatangani juga perjanjian kerjasama antara Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Bung Hatta Prof. Dr. Ir. Yusra, M.Si dengan Kepala Pusat Riset Kelautan/Plt Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Dr. Hendra Yusran Siry, S.Pi, M.Sc.

Rruang lingkup kerjasama yang disepakati meliputi antara lain peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang kelautan, pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tingg dan pemanfaatan sarana prasarana serta berbagi pakai informasi dan pengetahuan.(*Indrawadi)